Balut Three Fakta News-Pemerintah Desa (Pemdes) Tolisetubono, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di Balai Pertemuan Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut (Balut), Selasa (12/5/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Desa (Kades) Tolisetubono, Sudian S.Sos, mengatakan tujuan Musdes DTSEN tersebut diselenggarakan, sebagai upaya menyatukan dan memperbaharui data sosial ekonomi masyarakat agar lebih akurat dan tepat sasaran. Olehnya itu, pentingnya ketertiban masyarakat, dalam proses pendataan sosial ekonomi.
“Jadi validasi data harus di lakukan, secara terbuka dan transparan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang layak,” kata Kades.
Ia berharap, seluruh peserta Musdes dapat memberikan masukan, serta informasi yang sesuai dengan kondisi rill di lapangan demi terciptanya data yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Balut menyampaikan, bahwa DTSEN menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penyuluhan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“Oleh karena itu, setiap desa diharapkan mampu menyajikan data yang valid, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan,” pesannya.
Pada kesempatan itu, Camat Banggai Utara mengatakan, sangat mengapresiasi pelaksanaan Musdes tersebut, karena di nilai menjadi langkah yang strategis dalam meningkatkan, sinkronisasi data antara Pemdes dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balut.
Terlihat antusiasme dari masyarakat sangat menyambut positif Musdes tersebut. Salah satu warga menyampaikan usulan, tanggapan serta klarifikasi terkait, data penerimaan Bantuan Sosial (Bansos) di desa melalui forum tersebut.
“Saya berharap hasil pendataan DTSEN di desa Tolisetubono dapat menjadi acuan yang tepat dalam mendukung, program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan,” tandas Warga tersebut.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Dinsos Balut, melalui kepala bidang terkait, Camat Banggai Utara, Ketua BPD, kordinator Program Keluarga Harapan(PKH) serta masyarakat kurang lebih 40 orang.*/ABD
