Banggai Three Fakta News-Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid bersama para kepala daerah se-Sulteng menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka mengevaluasi sejauh mana capaian program prioritas nasional Asta Cita Presiden RI di Provinsi Sulteng, di salah satu hotel di Luwuk, Senin (17/11/2025).
Rakor tersebut juga sekaligus merumuskan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan 100 persen program Asta Cita pada 2026 di Sulteng.
Dalam sambutannya Gubernur Sulteng mengatakan, pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat pada 2026 harus dilihat sebagai peluang untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih (KMP), dan program ketahanan pangan.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini bukanlah sebuah krisis fiskal, tetapi bagian dari strategi perencanaan,” kata Gubernur.
Ia menjelaskan, dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun depan menurun hingga 40 persen, namun anggaran untuk kementerian atau lembaga yang menyokong program Asta Cita meningkat hingga dua kali lipat.
“Artinya apa, kita di daerah harus punya kreativitas yang kuat untuk bisa mengambil dana yang dua kali lipat di kementerian itu melalui program Asta Cita,” ujarnya.
Solusi dari kebijakan pemangkasan anggaran tersebut kata dia, yaitu dengan memasifkan program-program yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Sepanjang program Astacita itu kita ajukan, maka dana pasti akan meluncur ke daerah,” terangnya.
Gubernur juga menargetkan, untuk program MBG), semua sekolah di Sulteng sudah harus terlayani program MBG pada 2026, begitu juga dengan program prioritas lainnya.
“Kalau ini terjadi, saya yakin dan percaya, anggaran besar yang akan masuk di Sulteng akan menggerakkan roda ekonomi daerah,” tuturnya.
Ia menegaskan, bahwa setiap program yang dibuat harus memberi manfaat langsung kepada warga miskin. “Setiap program harus menyentuh langsung ke rakyat miskin. Kalau tidak ada, tolak.
“Saya sangat berharap kerja sama yang baik dari semua kepala daerah, bagaimana caranya supaya Astacita Bapak Presiden pada 2026 bisa terwujud 100 persen di Sulteng,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng menandatangani MoU tentang sinkronisasi data spasial dan tekstual menuju kebijakan satu peta Sulteng Satu Data Pertanahan.
“Ke depan, kepala daerah sudah bisa punya peta terkait objek pajak seperti yang dimiliki BPN. Jadi, kalau ada kasus tanah, tinggal buka aplikasinya,” pesannya.
Gubernur juga meminta agar hasil rakor dirumuskan secara konkret untuk dijadikan acuan pada rakor evaluasi selanjutnya, tiga bulan mendatang.
“Kalau ini terus kita lakukan pengawalan, saya yakin Sulteng akan menjadi lebih maju di masa yang akan datang,” imbuhnya.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah memaparkan capaian program prioritas nasional di wilayahnya masing-masing. Hasil rakor evaluasi pelaksanaan program Asta Cita akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
Pada kesempatan itu, Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka memaparkan sejumlah capaian program prioritas nasional, seperti program MBG, KMP, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program ketahanan pangan.
Bupati mengatakan, baik program Asta Cita Presiden, program 9 Berani Gubernur Sulteng, dan program 9 Gerbang Pemda Banggai memiliki visi yang sama.
“Jadi apa yang Presiden lakukan, apa yang Gubernur lakukan, begitu pun dengan kami,” kata Bupati
Terkait program MBG lanjut Bupati, bahwa Banggai telah membangun sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan jumlah itu yang terbanyak di Sulteng.
“Penerima manfaat dari 17 SPPG itu sudah dirasakan oleh 40.235 siswa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai juga sedang menyiapkan pembangunan 15 SPPG baru untuk wilayah terpencil.
“Dana dari pusat cukup banyak, prosesnya terus kita kejar, salah satunya dengan membangun SPPG, sehingga dana pusat bisa lebih cepat mengucur ke daerah, meskipun tidak melalui APBD,” terangnya.
Dari program KMP sambungnya, meskipun belum beroperasi, semua desa dan kelurahan di Banggai telah memiliki badan hukum pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Ada 60 koperasi desa yang sudah memiliki aset tanah, sisanya masih kita upayakan. Dan ada 2 koperasi sedang dalam proses pembangunan yaitu di Kecamatan Luwuk Timur dan di Desa Bumi Harapan Kecamatan Toili Barat,” tuturnya.
Selain itu, Banggai juga telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, dari hasil konsultasi dengan kementerian terkait, kata Bupati, Kabupaten Banggai dinilai tidak lagi layak mendapatkan bantuan untuk program tersebut karena APBD Banggai terbilang besar. Alternatifnya, Banggai dapat mengajukan untuk membangun Sekolah Garuda.
“Apakah nanti diperuntukkan untuk Sekolah Rakyat atau Sekolah Garuda, Pemda Banggai sudah menyiapkan lahannya,” tandas Bupati.
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng Muhammad Naim, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Nuzul Rahmat, Kepala Staf Kodam XXIII/Palaka Wira Brigjen TNI Agus Sasmita, dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palu Wilayah Sulteng dan Sulbar Yudhi Riandy.*/PAR
