Wunlah Three Fakta News –Pertanyaan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) Wunlah, Kecamatan Wuar Labobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, kini mulai berkembang di ruang publik. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, sehingga tuntutan transparansi dan audit terbuka terhadap dugaan penggunaan anggaran DD yang diduga disalahgunakan oleh Kepala Desa (Kades) Wunlah semakin menguat.
Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat menilai perlu adanya penjelasan yang lebih terbuka terkait pelaksanaan program-program yang dibiayai negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Di antara suara yang mencuat, salah satu anak rantau asal Desa Wunlah, Axel Rahanserang, secara terbuka meminta agar setiap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan DD ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyalahgunaan keuangan DD Wunlah harus benar-benar dituntaskan. Tidak bisa ditoleransi karena ini soal hak masyarakat dan itu bukan uang Kades,” tegas Axel, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, DD bukan sekadar angka dalam dokumen administrasi. Anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat tersebut seharusnya dipergunakan menjadi pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa Wunlah.
Olehnya itu, kata Axel, publik berhak mengetahui bagaimana setiap rupiah DD yang digunakan untuk pembangunan desa harus terbuka dan tercatat di papan pengumuman desa. Karena transparansi dinilai menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa Wunlah.
“Sebagai anak negeri, kita tidak boleh diam ketika hak rakyat diabaikan. Negara mengalokasikan DD yang besar setiap tahun kepada setiap desa. Sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) agar masyarakat mengetahuinya,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti aspek keterbukaan informasi, Axel juga mempertanyakan efektivitas sejumlah program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wunlah. Ia menilai masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai realisasi program tersebut serta dampaknya terhadap kebutuhan warga desa setempat.
“Sejumlah program pembangunan yang ditetapkan dalam APBDes selama ini tidak terlihat hasilnya secara nyata. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat Wunlah,” katanya.
Pernyataan tersebut menambah kuat desakan publik agar pengelolaan keuangan DD dibuka secara terang-benderang. Masyarakat menginginkan kepastian bahwa DD yang dialokasikan negara tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya sekadar tercatat dalam laporan administrasi saja, sehingga masyarakat desa mengetahuinya. Karena DD tersebut untuk rakyat dan bukan untuk Kades Wunlah.
Seiring meningkatnya perhatian publik tehadap dugaan penyalahgunaan DD Wunlah, desakan juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku melalui Inspektorat, agar melakukan Pemeriksaan Khusus (Pensus) terhadap Kepala Desa (Kades) Wunlah secara objektif, dan sesuai kentuan hukum yang berlaku, serta menyampaikan hasil Pensus tersebut kepada masyarakat desa Wunlah
Publik menilai keterbukaan hasil audit menjadi langkah penting untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang selama ini. Jika ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil Pensus yang sah, masyarakat berharap adanya tindakan tegas dari Inspektorat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara transparan untuk memulihkan kepercayaan publik selama ini yang resah terhadap Kades Wunlah, diduga menyalahgunakan DD.
Bagi warga Wunlah, persoalan dugaan penyalahgunaan DD tersebut, tidak hanya berbicara tentang administrasi keuangan saja. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa Wunlah dan kepastiannnya. Bahwa setiap anggaran negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata, dan bukan hanya omon-omon belaka.
Hingga berita ini dilangsir, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Desa Wunlah terkait sorotan dan tuntutan masyarakat yang berkembang tentang dugaan penyalahgunaan DD tersebut.*/PL
