Saumlaki Three Fakta News-Dorongan pembangunan industri hilirisasi petrokimia di Pulau Selaru menguat dalam pertemuan antara Jaringan Aktivis Muda Tanimbar, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KKT, Selasa, (26/5/2026).
Aspirasi tersebut menekankan pentingnya pengolahan SDA di daerah sendiri, guna membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan mencegah Tanimbar terus menjadi penonton di tengah proyek strategis nasional.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung aktivis muda Tanimbar, Doljer Unawekla, dalam pertemuan di ruang DPRD KKT serta ruang rapat Wakil Bupati KKT. Ia menilai hilirisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
“Jangan lagi hasil alam Tanimbar dibawa keluar lalu daerah hanya menerima dampak tanpa nilai tambah besar. Sudah saatnya industri pengolahan dibangun di daerah sendiri,” tegas Doljer.
Menurutnya, berbagai daerah penghasil sumber daya alam telah membuktikan bahwa hilirisasi mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, Tanimbar dinilai perlu mengambil langkah strategis sejak dini agar tidak tertinggal.
Selain membuka ruang investasi, pengembangan industri petrokimia di Pulau Selaru juga diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Sektor industri pengolahan disebut berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Hilirisasi harus memberi manfaat nyata bagi warga lokal, terutama tenaga kerja dan pertumbuhan usaha masyarakat,” ujar Doljer.
Dalam forum tersebut, Jaringan Aktivis Muda Tanimbar juga mengungkapkan bahwa sekitar 700 hektar lahan di Pulau Selaru telah disiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri petrokimia. Namun mereka mengingatkan agar seluruh tahapan dilakukan secara terukur dan tidak mengabaikan hak masyarakat adat maupun kepastian tata ruang.
Peringatan itu disampaikan dengan berkaca pada persoalan lahan yang pernah mencuat di Desa Lermatang. Aktivis meminta pemerintah menyiapkan seluruh fondasi hukum dan tata kelola sejak awal agar konflik serupa tidak kembali terulang.
Meski proses LNG masih berjalan dan hilirisasi membutuhkan waktu panjang, persiapan dinilai tidak boleh terlambat. Aktivis menilai langkah antisipatif menjadi kunci agar pengembangan industri tidak memicu sengketa lahan maupun persoalan sosial di kemudian hari.
Sementara itu, Pemerintah Daerah dan DPRD KKT merespons positif aspirasi tersebut. Pemerintah menyatakan dukungan terhadap gagasan pengembangan kawasan industri hilirisasi petrokimia di Pulau Selaru.
Sebagai langkah awal, pemerintah menegaskan akan menyiapkan grand design pembangunan dan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) guna memetakan aspek strategis, potensi kawasan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung industri.
Langkah itu dinilai penting karena hilirisasi tidak hanya menyangkut investasi besar, tetapi juga arah masa depan ekonomi Tanimbar. Jika dirancang matang, Pulau Selaru berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri baru di wilayah selatan Maluku.*/PETRUS
