Saumlaki Three Fakta News-Jaringan Aktivis Muda Tanimbar (JAM-T) mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar terhadap sejumlah tuntutan terkait perlindungan hak ekonomi dan ketenagakerjaan masyarakat dalam proyek strategis nasional Blok Masela.
Sikap itu disampaikan usai pertemuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Selasa, (26/5/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Juliana Catarina Ratuanak, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Brampi Morolkosu, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Koordinator Aksi JAM-T, Alex Belay menyebut, berbagai tuntutan yang disuarakan aktivis mendapat tanggapan positif dari Pemkab Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya kesamaan arah antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah terkait perlindungan kepentingan masyarakat lokal di proyek Blok Masela.
“Ini menjadi sinyal penting bahwa masyarakat Tanimbar tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Pemkab mulai membuka ruang untuk memastikan hak ekonomi masyarakat benar-benar dilindungi,” kata Alex Belay.
JAM-T menilai, sejumlah isu yang mereka dorong sebenarnya telah menjadi perhatian Pemkab. Namun selama ini, komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dinilai belum berjalan terbuka dan efektif.
Karena itu, pertemuan tersebut disebut sebagai momentum penting untuk membangun dialog yang lebih sehat dan terarah di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap masa depan Blok Masela.
Dalam forum itu, JAM-T menyampaikan enam tuntutan resmi kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Seluruh tuntutan berfokus pada penguatan posisi masyarakat lokal dalam rantai ekonomi proyek migas terbesar di Maluku tersebut.
Poin pertama, JAM-T mendesak pemerintah daerah mengikat INPEX melalui nota kesepahaman atau MoU yang memiliki kekuatan hukum terkait kuota tenaga kerja lokal, distribusi pasokan pangan lokal, serta keterlibatan pelaku UMKM Tanimbar.
Selain itu, JAM-T meminta pengaktifan kembali BUMD Tanimbar Energi beserta penyertaan modal daerah untuk mempersiapkan pengelolaan Participating Interest (PI) 3 persen.
Mereka juga mendesak DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka bersama Pemda, INPEX, dan SKK Migas guna membahas perkembangan proyek Blok Masela secara transparan di hadapan publik.
Tak hanya itu, JAM-T meminta keterbukaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait lokasi LNG untuk mencegah potensi konflik tata ruang maupun sengketa lahan masyarakat adat.
Sorotan lain diarahkan pada program pelatihan tenaga kerja yang saat ini berjalan. JAM-T meminta pemerintah memastikan program tersebut benar-benar memberi dampak nyata dan membuka akses kerja bagi masyarakat lokal, bukan sekadar formalitas administratif.
Di sisi lain, JAM-T juga mendesak pemerintah daerah memasukkan rencana hilirisasi petrokimia Pulau Selaru ke dalam RTRW dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar pembangunan industri turunan migas memiliki dasar perencanaan jangka panjang.
Alex Belay menegaskan, seluruh tuntutan tersebut bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari perjuangan agar masyarakat Tanimbar menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Blok Masela harus memberi dampak nyata bagi rakyat Tanimbar. Kesempatan kerja, ruang usaha, dan manfaat ekonomi daerah harus dirasakan masyarakat lokal secara adil,” tegasnya.
JAM-T berharap pertemuan tersebut menjadi awal terbentuknya komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, DPRD, investor, dan masyarakat.
Mereka menilai, keterlibatan publik yang kuat menjadi faktor penting untuk memastikan proyek Blok Masela berjalan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan masa depan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.*/PETRUS
