Touna Three Fakta News-Perlahan Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), mulai keluar dari belenggu predikat masyarakat miskin. Daerah tersebut, memiliki berbagai potensi sumber daya alam di dua wilayah yaitu kepulauan dan daratan, yang mampu menghidupi bahkan memakmurkan masyarakatnya.
Kabupaten yang dijuluki Tanah Sivia Patuju tersebut, beberapa priode sempat terbelenggu oleh predikat daerah tetinggal dan masyarakat miskin, bahkan pada level miskin ekstrim diprovinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Fenomena tersebut, menjadi mimpi buruk sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Touna maupun masyarakat yang mendiami daerah tersebut.
Kondis itu dapat dirasakan pada sikap masyarakat, kadang apatis bahkan kontroversi memahami predikat miskin, dari berbagai prosfektif yang didominasi prasangka buruk, sehingga menjadi bola liar, yang dimainkan oknum yang memanfaatkan kondisi terpurukan daerah Touna.
Masyarakat miskin menjadi wacana yang membosankan, pendapat dan informasi sepihak mencuat di media sosial (medsos), yang semakin memperburuk suasana, karena didominasi tudingan pada Pemerintah Daerah yang tak bisa mengatasinya.
Untuk itu, perlu adanya keterbukaan dari pemenangku kepentingan, untuk memberi penerangan dan jawaban sebagai pencerahan pada masyarakat miskin, memastikan kriteria daerah soal predikat masyarakat miskin. Hal ini sangat penting, untuk mengungah kesadaran dan tanggung jawab yang tidak hanya bertumpu pada Pemerintah Daerah, akan tetapi menjadi perhatian semua pihak yang perlahan menguatkan pratisipasi dan inisiatif masyarakat, secara mandiri berusaha melepaskan dirinya dari jeratan miskin yang tidak elok didengar.
Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Mohammad Arsyad, diruang kerjanya, Kamis (29/1/2026) mengatakan, dalam penanganan kemiskinan Touna tahun 2025, harus efektif dan berkelanjutan. Meskipun persentase kemiskinan Kabupaten Touna, masih yang tertinggi di Sulteng, terdapat tiga capaian penting sepanjang tahun 2025 yang patut digaris bawahi.
Antara lain lanjutnya, penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Touna, merupakan yang terbaik di Sulteng. Persentase penduduk miskin turun dari 16,36 persen pada tahun 2024 menjadi 14,67 persen pada tahun 2025, atau berkurang sebesar 1,69 persen poin.
“Penurunan ini bahkan dua kali lipat lebih besar dibandingkan penurunan persentase kemiskinan Provinsi Sulteng yang hanya sebesar 0,85 persen poin,” terang Arsyad.
Menurutnya, Kabupaten Sigi dan Morowali Utara (Morut) yang mencatat capaian serupa, masing-masing sebesar 1,59 dan 1,57 persen poin. Sedangkan Kabupaten Touna berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin lebih dari 2.500 jiwa pada tahun 2025.
“Ini merupakan kali pertama Touna mampu menurunkan jumlah penduduk miskin lebih dari 1.000 orang per tahun, bahkan melampaui angka 2.000 orang,” ujarnya.
Selain itu kata dia, penurunan jumlah penduduk miskin di Touna tahun 2025 menempati posisi kelima terbaik setelah Kabupaten Sigi, Poso, Parigi, dan Kota Palu. Yang terpenting, kondisi ekonomi penduduk miskin di Touna semakin membaik. Selisih rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil, tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang turun dari 2,04 menjadi 1,69.
“Variasi pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit, ditunjukkan oleh penurunan indeks keparahan kemiskinan dari 0,40 pada tahun 2024 menjadi 0,28 pada tahun 2025,” katanya.
Perbaikan kedua indikator tersebut menegaskan sambungnya, bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Touna berjalan efektif, sehingga upaya pengentasan kemiskinan ke depan akan lebih mudah.
Ia menuturkan, rilis Badan pusat Statistik Daerah Kabupaten Touna tanggal 29 Desember 2022, persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 16,12 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2021 yaitu sebesar 16,60 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 25,33 ribu orang. Mengalami penurunan 0,53 ribu orang dari Maret 2021 sebesar 25,86 ribu orang, garis kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp 547.910,- perkapita/bulan.
“Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada Maret 2021 yaitu Rp 521.434,- perkapita/bulan,” imbuhnya.
Pada Maret 2025 tambahnya, angka kemiskinan nasional Indonesia adalah 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, menunjukkan penurunan dari September 2024 (0,10 persen poin) dan Maret 2024 (0,56 persen poin). Angka tersebut, termasuk terendah dalam dua dekade terakhir, meskipun disparitas antara perkotaan (6,73 persen) yang naik dan pedesaan (11,03 persen) yang turun masih terlihat, dengan provinsi seperti Papua pegunungan memiliki angka tertinggi.
“Garis kemiskinan Rp609.160 per kapita per bulan, data itu pada bulan Maret 2025 dari Badan Pusat Statistik,” tandas Arsyad.*/PAR
