Palu Three Fakta News-Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf menjadi narasumber dalam kegiatan diseminasi Hak Asasi Manusia (Ham), kebebasan pers, keselamatan jurnalisme, dan forum konsultasi publik tahun 2025, di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Kamis (9/10/2025).
Forum tersebut, menjadi ruang dialog terbuka antara aparat, lembaga HAM, Pemerintah Daerah dan insan pers untuk membahas perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
Dalam sambutannya, Ketua AJI Palu Agung Sumanjaya mengatakan, sangat menfapresiasi kepada Wakapolda Sulteng, yang merupakan putra asli Sulawesi pertama, yang berhasil mencapai pangkat jenderal polisi bintang satu tersebut.
Ia menilai, hal itu sebagai kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi dan berharap dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan keadilan.
Menurutnya, masih tingginya potensi ancaman terhadap jurnalis di lapangan. Keselamatan jurnalis menjadi bagian penting dari penegakan kebebasan pers di Indonesia.
“Tanpa perlindungan bagi jurnalis, kebebasan pers akan rapuh,” kata Agung.
Ia memaparkan data yang diperoleh AJI Palu selama periode 2020–2024, terdapat sebanyak 23 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di wilayah Sulteng.
“Jenis kasus yang sering terjadi meliputi kekerasan fisik, intimidasi, pelarangan liputan, hingga ancaman pidana terhadap jurnalis. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa profesi jurnalis masih rentan terhadap tekanan dan pelanggaran hak asasi,” tutur Agung.
Menanggapi hal tersebut, Wakapolda menegaskan, kepolisian berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan insan pers. Kegiatan diseminasi harus menjadi agenda rutin, agar kolaborasi antara aparat dan media semakin solid dalam menyampaikan informasi publik secara transparan dan akurat.
“Forum seperti ini sangat penting untuk membangun pemahaman bersama antara aparat penegak hukum, media, dan masyarakat,” kata Wakapolda.
Pada kesempatan itu, Kepala Komnas HAM Sulteng Livand Breemer, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam melindungi kebebasan pers.
“Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik, bukan musuh hukum, dan jangan ada kriminalisasi terhadap jurnalis,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi antara jurnalis dan aparat dapat menjadi fondasi kuat bagi demokrasi di Sulteng.*/PAR
