Banggai Three Fakta-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi disambut baik Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka, dengan prosesi pengalungan kain batik Nambo dan tari Umapos, di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Kabupaten Banggai, Sabtu (23/8/2025).
Menteri PPPA RI, akan menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/8/2025), di lapangan Mirqan Kompleks Perkantoran Bukit Halimun, Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.
Pada kesempatan itu, Bupati Banggai, memperkenalkan satu per satu pejabat yang mendampinginya, di antaranya Wakil Bupati (Wabup) Furqanuddin Masulili, Kapolres Banggai Putu Hendra Binangkari, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai Anton Hermanto, Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Ramli Tongko, Wakil Ketua DPRD Wardani Murad, penanggung jawab Bunda PAUD Syamsuarni Amirudin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah lainnya.
Dari bandara, rombongan Menteri bersama Bupati menuju ke Mapolres Banggai untuk menggelar pertemuan terbatas.
Dalam pertemuan itu, Menteri Arifah mengatakan, kegiatan peringatan HAN 2025 tersebut, tidak lagi dipusatkan secara nasional di satu tempat saja.
“Kami mencoba pendekatan yang berbeda yang biasanya sentralistik, namun kali ini kami gelar secara desentralistik supaya bisa lebih dirasakan oleh seluruh anak-anak di Indonesia,” kata Arifah.
Salah satu kegiatan utama pada peringatan HAN 2025 kata Arifah, adalah permainan tradisional berbasis kearifan lokal.
“Ini salah satu yang kita sosialisasikan sebagai upaya agar anak-anak kita tidak terlalu terfokus pada penggunaan gadget,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan gadget yang tidak terkendali, menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Karena dari hasil analisa kami dari kasus-kasus yang kami tangani, khususnya kekerasan terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak, 99 persen itu berasal dari gadget,” terangnya.
Olehnya itu, ia mendorong semua pihak agar berkolaborasi dan bersinergi untuk menuntaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan, karena tidak ada toleransi untuk pelaku kekerasan. Semua harus diproses secara hukum,” tandas Arifah.*/PAR
