Balut Three Fakta News-Puluhan Warga desa Taduno, bersama Aliansi Masyarakat Taduno Bersatu (AMTB) melakukan Unjuk Rasa (Unras), di Kantor Desa Taduno, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut (Balut), Kamis (31/7/2025).
Dalam Unras tersebut, aksi massa menuntut Kepala Desa (Kades) Taduno Sapii Pilok, mundur dari jabatannya, karena diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD), dan meminta kepada Kades untuk segera membacakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama menjabat secara transparan di hadapan masyarakat umum.
Dalam orasinya Kordinator Lapangan (Korlap) Ketua AMTB Rifail Musilano menyampaikan, warga tidak percaya lagi terhadap kinerja Kades, diduga adanya indikasi korupsi DD, karena pembangunan desa tidak ada kelihatan, sementara anggaran yang digolontorkan pemerintah sangat besar setiap tahun untuk desa tersebut.
“Kades diduga korupsi DD, melakukan manipulasi data laporan keuangan desa, tanpa melibatkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggotanya, dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) mulai tahun 2023-2024,” kata Rifail dihadapan warga dan para aparat desa
Rifail bersama warga juga menuntut Kades, agar segera membayarkan honor Kader, Aparat desa, dan Dana Bantuan lansung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang belum dibayarkan mulai tahun anggaran 2023-2024.
Usai melakukan orasi, aparat desa Taduno mengundang massa melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Namun diskusi tersebut tidak dapat terlaksana karena Kades Sapii Pilok tidak berada ditempat, diduga bersembunyi untuk menyelamatkan diri dari amukan massa.
Usai melakukan Unras, Rifail mengatakan kepada wartawan media ini, Ia berjanji jika dalam waktu dekat tuntutan mereka tidak mendapatkan respon dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balut melalui Inspektorat dengan mengambil langkah tegas, untuk melakukan Pemeriksaan khusus (Pensus) terhadap Kades, mereka akan menghimpun massa lebih banyak lagi.
“Kami akan melanjutkan aksi susulan di depan Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balut serta di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Balut,” tegas Rifail.
Sementara Kades Taduno dihubungi media ini melalui sambungan telepon seluler mengatakan, pihaknya dari Pemerintah Desa telah melaksanakan penyususunan APBDes dan diketahui BPD setiap tahunnya.
“Unras itu hanya demo damai, karna kami membuat Baliho dan papan reklame APBDes di Kantor Desa serta setiap tahunnya mengadakan Musdes,” kata Kades.
Menurutnya, ia baru datang dari Balut dan tiba agak siang di kantor desa langsung mengadakan pertemuan dengan para pengunjuk rasa.
“Saya sudah serahkan dokumen berita acara kesepakatan yang telah diselesaikan terkait tuntutan mereka. Semuanya sudah selesai tadi,” terang Kades singkat.*/SUBI
