Banggai Three Fakta News-Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik membuka secara resmi, Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk urgensi pemekaran daerah pemilihan dan penambahan jumlah kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Banggai, di salah satu hotel di Luwuk, Selasa (15/7/2025).
Dalam sambutannya Idham Holik menegaskan, penataan dapil bukan semata proses administratif, melainkan bagian dari reformasi politik yang harus menjawab dinamika sosial, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan wilayah.
“Penambahan kursi DPRD di tingkat kabupaten adalah konsekuensi dari perubahan jumlah penduduk yang telah melewati ambang batas tertentu, sebagaimana diatur dalam regulasi kepemiluan,” terang Idham.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banggai (Asisten I), Hj. Nur Djalal menyampaikan, sangat mengapresiasi atas inisiatif KPU RI yang membuka ruang diskusi terbuka tentang desain dapil dan alokasi kursi legislatif.
“Pemekaran daerah pemilihan dan penambahan kursi DPRD bukan semata-mata soal kuantitas, tetapi tentang bagaimana kita menjamin keterwakilan yang adil, merata dan proporsional bagi seluruh elemen masyarakat Banggai,” kata Nur Djalal.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar pembangunan yang dilaksanakan semakin partisipatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Melalui forum ini, kita dapat menyatukan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa proses penataan dapil dan penambahan kursi DPRD dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Nur Djalal.
Pada sesi diskusi, rapat tersebut berjalan dinamis dengan fokus pada parameter teknis dan yuridis pemekaran dapil serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan lokal dan partisipasi politik masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan KPU Banggai dapat menyerap masukan dari berbagai pihak untuk menyusun skema dapil dan alokasi kursi DPRD yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebutuhan daerah.*/PAR
